Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang patut diacungi jempol. Betapa tidak pada tahun 2017, BP2D mampu merealisasikan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah jauh melebihi target. Realisasi penerimaan pendapatan pajak tercapai dan terlampaui 218,42% atau sebesar rp. 41,809,828,463,- dari proyeksi target yang telah ditetapkan pada perubahan APBD TA. 2017 sebesar rp. 35,305,195,302
Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita sangat mengapresiasi kinerja BP2D. “Semoga di tahun 2018 ini, dengan momentum hari jadi kabupaten pandeglang 1 april 2018, bisa memberikan semangat dan motivasi bagi kita seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat pandeglang untuk bekerja dengan optimal, bahu membahu saling membantu demi terwujudnya pandeglang berkah yang kita cintai bersama,” demikian pesan bupati dalam rapat koordinasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pandeglang, di hotel sofyan inn, 28 maret 2018, awal pekan kemarin.
Pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (pbb p2) di Kabupaten Pandeglang menurut bupati sudah berjalan di tahun ke enam sejak 1 Januari 2013 pada saat pendaerahan PBB P2 diserahkan oleh pemerintah pusat. Di tahun 2018 menginjak ulang tahun Kabupaten Pandeglang ke 144, merupakan waktu yang cukup untuk kita melakukan evaluasi dan pembenahan, khususnya sektor PBB P2 yang saat ini kita akan terbitkan sppt (surat pemberitahuan pajak terhutang) tahun 2018 kepada wajib pajak masyarakat Kabupaten Pandeglang. “Dinamika pembenahan sektor pajak tidak lepas dari perubahan regulasi dan rekomendasi pengawasan eksternal khususnya badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi banten. Sinergitas dan harmonisasi antara auditor dan pemerintah daerah, perlahan namun pasti mampu memberikan efek positif dalam perbaikan sistem dan pengelolaan pajak daerah,” katanya.
Pada tahun 2018 ini sesuai kajian yang telah dilaksanakan oleh akademisi (IPB) Institut Pertanian Bogor, kita telah melakukan penyesuaian (NJOP) Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan yang sejak tahun 1993 s.d saat ini baru kita sesuaikan secara massal. “Tujuan dilakukan penyesuain NJOP bumi dan bangunan adalah untuk menjaga nilai bumi dan bangunan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, agar tindakan penguasaan, pemilikan dan penggarapan atas bumi dan bangunan dapat dilakukan sebijaksana mungkin dan bertanggungawab atas produktifitas penggunaan lahan sehingga nilai jual objek pajak tidak bernilai rendah bahkan seakan tidak ada harganya sama sekali,” katanya.
Atas penyesuaian NJOP bumi dan bangunan di Kabupaten Pandeglang tahun 2018, ketetapan PBB P2 meningkat sekitar 112% dari tahun sebelumnya dengan jumlah ketetapan tahun 2018 sebesar Rp 25,7 milyar. “Mudah-mudahan langkah ini tidak menjadikan suatu beban bagi masyarakat, bahkan kondisi yang terjadi saat ini, kepemilikan SPPT menjadi wajib disebabkan beberapa persyaratan atas setiap transaksi jual beli dan lainnya, membutuhkan adanya dokumen SPPT meskipun sebenarnya sppt bukanlah bukti kepemilikan atas objek bumi maupun bangunan.”
Momentum hari jadi kabupaten pandeglang pada 1 april 2018 nanti, ditandai dengan pencanangan bulan panutan pajak daerah yang ditekankan kepada seluruh ASN di Kabupaten Pandeglang untuk memberikan teladan kepada masyarakat dengan segera melakukan pelunasan pembayaran pajak daerah khususnya sektor PBB P2. “Semoga langkah ini memberikan pengaruh yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten pandeglang agar dapat membangun lebih baik dan lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya.”
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi, SH MH menyatakan, peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah merupakan hasil kerja bersama khususnya para aparatur di BP2D dukungan OPD sekaligus mulai tumbuhnya kesadaran para wajib pajak di Pandeglang. “Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak terutama kekompakan pegawai di BP2D. Dukungan dan motivasi penuh dari kepala daerah juga sangat berdampak positif pada capaian pendapatan ini. Trend positif ini diupayakan bertahan dan ditingkatkan,” kata Utuy Setiadi. (**)